Membayar Dam Tidak Lewat Jalur Resmi akan Diproses Hukum

Jamaah haji Indonesia biasanya  mengambil Haji Tamattu, yaitu terlebih dahulu melaksanakan Umrah, baru kemudian Haji. Jamaah yang mengambil haji ini diwajibkan untuk membayar denda atau dam. Pembayaran dam dapat dilakukan dengan menyembelih satu ekor kambing.

Pada umumnya, beberapa anggota jamaah  memperoleh informasi cara pembayaran dam dari mukimin,  warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi atau praktik yang dilakukan oleh kerabatnya di masa lalu. Mereka biasanya akan membeli langsung kambing di pasar-pasar hewan di Makkah. Sebelum aturan baru keluar, jemaah Indonesia biasanya membeli atau menyaksikan langsung penyembelihan kambing. Banyak penjual yang menawarkan jasa pembelian dan penyembelihan, dari sejak di luar hingga dalam pasar.

Salah satu yang cukup terkenal adalah Pasar Kakiyah, . Pasar yang luasnya lebih dari satu hektare ini dapat ditempuh sekitar 20 menit dari kawasan Mahbas Jin, Mekah.

Untuk pembayaran dam ini, sebagian jemaah umumnya dikoordinasi per rombongan kloter. Banyak di antara mereka datang langsung untuk melihat proses penyembelihan.

Berbeda dengan tahun 2016 kemarin, dimana cuma anjuran saja, maka pada musim haji 1438M/2017H ini, Pemerintah Arab Saudi akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang mengkoordinir pembayaran dam bagi jemaah haji.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Ahmad Dumyathi Basori, surat resmi mengenai keharusan pembayaran dam pada tempat resmi telah dia terima. Pembayaran dam dilarang dilakukan secara perorangan dengan pembayaran dan penyembelihan hewan secara individual dan langsung di pasar hewan.

Dalam surat resmi dari Muassasah Asia Tenggara itu juga dijelaskan, koordinator yang membawa jemaah haji untuk melakukan penyembelihan dam atau kurban di luar tempat resmi, akan diproses hukum.

“Koordinator yang membawa jemaah haji untuk melakukan penyembelihan dam/kurban di luar tempat resmi, akan dibawa ke lembaga investigasi dan penuntutan umum,” kata Dumyathi di Mekah, Selasa 15 Agustus 2017.

Menurut Dumyathi, tempat penyembelihan resmi yang dimaksud Pemerintah Saudi antara lain tempat yang dikelola oleh Islamic Development Bank (IDB), atau pembayaran dam melalui bank yang sudah ditentukan. Dumyathi mengaku sudah menerima surat pemberitahuan terkait hal itu

“Misi haji sudah menerima surat resmi terkait larangan tersebut, dan kami juga sudah bersurat kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait hal ini,” katanya.

Disinggung tentang mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Saudi, Dumyathi mengaku belum mengetahui mekanismenya secara persis. Karena surat resmi telah diterima, maka PPIH akan segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada jemaah.

PPIH juga akan berkoordinasi dengan IDB guna mendapatkan penjelasan lengkap terkait teknis pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia.

(berbagai sumber)